Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Mustapha, 1996; Korany, 1998). Jelaslah, liberalisasi politik pada
akhir 1970-an dan 1980-an itu tidak memberi gerakan Islam
kekuatan substantif untuk ikut menentukan kebijakan dalam
sistem politik. Meski begitu, banyak aktivis Islam melihat akses
formal ke dalam sistem merupakan keuntungan nyata karena
memberi mereka arena untuk agitasi Islam.
Pada 1990-an, negara membalikkan arah liberalisasi dan
meningkatkan pembatasan terhadap oposisi, terutama Ikhwanul
Muslimun. Pembalikan ini dimulai ketika rezim mengeluarkan
Undang-Undang Pemilu No. 206 yang mengubah batas
distrik pemilihan dengan cara yang sama sekali tidak adil
karena memberi keistimewaan kepada kandidat-kandidat
dari Partai Nasional Demokratik (NDP) yang berkuasa. Partai
berkuasa terus memperoleh subsidi keuangan dari negara,
dan mempertahankan monopoli terhadap radio dan televisi
selama kampanye pemilihan (al-Shourbaji, 1994; Auda dan
Ibrahim, 1995). Kebijakan ini menyebabkan oposisi, termasuk
Ikhwanul Muslimun, memboikot pemilihan parlemen 1990.
Sebagai hasilnya, hanya tujuh kursi bisa diraih oleh oposisi
resmi, yang artinya hanya 2% dari seluruh kursi. Jika kita
memasukkan 8 kursi yang diperoleh calon Islam independen
dan 23 kursi yang diraih kandidat independen dari Partai Wafd
Baru, Partai Buruh, Liberal dan Nasseris yang sekular (38 kursi,
atau sekitar 8% lebih sedikit), kita tetap memiliki parlemen
yang secara proporsional tidak mewakili oposisi ketimbang
hasil pemilihan pada 1979, yang memberikan sekitar 11% kursi
kepada oposisi (Zaki, 1995: 94-96).
188
| Mohammed M. Hafez