Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
namun ada bahaya besar jika menantang kekuatan koersif,
ekonomi, politik dan birokratis militer karena kini mereka
jelas adalah pemegang-kendali. Peran militer yang sangat kuat
dapat dilihat bahkan di negara-negara Timur Tengah yang
paling demokratis, Israel dan Turki, di mana ancaman dari
orang-orang Palestina dan kalangan Islamis telah memancing
berbagai kebijakan yang ’tak-liberal’. Dalam demokrasi militer
ini”, terlepas dari tradisi persaingan pemilu, politik oposisi
yang kuat, pergantian politik, dan suksesi damai, “hubungan
militer-sipil dipererat oleh berbagai sarana kelembagaan
(Dewan Keamanan Nasional di Turki) atau tradisi atau
kenyataan geopolitik internasional (pensiunan perwira Israel
menjadi politisi). Militer merupakan elemen yang jelas dan
integral dari sistem politik [dan] legitimitas pengaruh politik
militer tersebut jarang dipertanyakan” (ibid.: 70-73).
Dalam usaha untuk memelihara kekuasaan, pada
1990-an rezim-rezim militer otoriter “mengalami perubahan
menjadi negara-negara mukhabarat (intelijen) otokratis, dan
dalam sejumlah kasus, khususnya di Aljazair, Irak, dan Sudan,
mereka juga menjadi sarana teror dan pertumpahan darah”
(ibid.: 81). Dengan menyerap sumber daya yang terbatas
dari negara-negara Teluk yang kaya, Timur Tengah dilihat
dengan ukuran apa pun tetap merupakan wilayah yang paling
termiliterkan di dunia. Negara-negara NATO mengeluarkan
kira-kira 4,5% dari PDB mereka untuk belanja militer. Negaranegara
berkembang rata-rata menghabiskan sekitar 5,5% PDB
mereka untuk belanja serupa. Sebaliknya, negara-negara di
330
| Diane Singerman