Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
terpilih berpartisipasi dalam parlemen dan para perdana
menteri memiliki kekuasaan, terutama Maroko dan Yordania,
badan-badan legislatif tetap tunduk pada kesenangan sang
raja, dan partai politik dan kelompok-kelompok yang lain
mengalami berbagai kekangan legal dan ekstra-legal dalam
hal penggalangan dana, mobilisasi, dan kebebasan berkumpul
(Posusney, 2001). Meskipun beberapa rezim dinasti, seperti
Bahrain, belakangan ini merestrukturisasi pemerintahan
mereka ke arah suatu monarki konstitusional dengan berbagai
janji otonomi yang lebih besar, pada saat yang sama mereka
menekankan kembali ciri monarki mereka (lihat Herb, 1999,
untuk pembahasan yang menyeluruh tentang perbedaan dan
persamaan monarki-monarki Timur Tengah).
Di samping monarki dan rezim-rezim kesultanan di
Teluk Arabia, suksesi dinasti diharuskan sekalipun pada rezimrezim
yang menyatakan dirinya sekular dan nasionalis seperti
Ba’th di Suriah, dan putra-putra dari para penguasa sekular
seperti Saddam Hussein di Irak (sebelum invasi A.S. pada
2003), Qadhafi di Libya, Mubarak di Mesir, dan Ali Abdullah
Salih di Yaman, dikabarkan “ikut bertarung” dalam suksesi.
Dalam rezim-rezim ini, ideologi-ideologi developmentalis
dan nasionalis bertindak sebagai dasar legitimasi dan otoritas,
namun pertalian keluarga tampaknya lebih kuat ketimbang
ideologi-ideologi nasionalisme Arab dan politik Ba’th. Prinsip
suksesi dinasti berakar sangat kuat, misalnya, dalam pemikiran
Hafez al-Assad sehingga setelah kematian sang ahli-waris—
Basil al-Assad—dalam suatu kecelakaan mobil pada 1994, ia
Dunia Gerakan Sosial Islam |
323