Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Jamaah memiliki pasukan patroli yang sering terlibat
dalam “pencegahan maksiat”—memisahkan lelaki dan
perempuan, mencegah gadis terlibat dalam aktivitas olahraga
di sekolah, dan membubarkan konser (Ramadhan, 1995: 241).
Gerakan itu juga secara rutin menerapkan hukumnya sendiri
melalui ancaman dan kekerasan di universitas-universitas
di Mesir Hulu, sesuatu yang mulai dilakukan pada 1970-an
(Springborg, 1989: 228). Sama pentingnya, kegiatan Jamaah
melawan penganut Kristen Koptik berlangsung sebagian
besar tanpa sanksi hukum sepanjang tidak meningkat ke
level “mengkhawatirkan”—yakni, ke tingkat yang menarik
perhatian pers nasional maupun internasional. Ini terutama
berlaku di Dairut, tempat terjadinya insiden kekerasan
sektarian berulang-ulang (lihat Organisasi Mesir untuk Hak
Asasi Manusia, 1992).
Kelonggaran negara terhadap aktivisme Islam di Mesir
Hulu juga meluas ke layanan sosial. Jamaah mengorganisasikan
layanan kesejahteraan sosial yang beroperasi sebagai
kepanjangan gerakan masjid untuk membantu masyarakat
miskin. Kegiatan ini mencakup pembagian daging dan beras
dalam perayaan keagamaan dan membagikan peralatan
sekolah serta baju kepada keluarga miskin setiap awal tahun
ajaran. Mereka juga membentuk “komite rekonsiliasi” untuk
menengahi konflik dalam kampung atas dasar hukum Islam
(Mubarak, 1995: 260-65). Karena Jamaah memublikasikan
kegiatan ini untuk meningkatkan legitimasi dalam masyarakat,
pemerintah tahu benar apa yang dilakukan Jemaah.
Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan |
197