Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
ketidaksetujuan terhadap semua bentuk jihadmereka
menyebutnya sebagai terorismemakin keras pemerintah
menggandakan hambatan melawan mereka dan memukul
mereka terus-menerus.” 14 Dalam publikasinya al-Mujahedin,
Jihad Islam bersumpah, “Semua langkah damai dan bertahap
yang dilakukan Ikhwanul Muslimun dalam perjuangan
politik mereka, dan karya mereka melalui saluran legal dan
sah rezim tidak dapat menyelamatkan mereka dari risiko
ditelikung, diadili di depan pengadilan militer, dan diseret
ke penjara. Itu semua terjadi sementara mereka berkhutbah
menyatakan bahwa mereka tidak akan terprovokasi dan tidak
akan mengambil pilihan konfrontasi.” 15
Ketidakmampuan oposisi legal dan semilegal untuk
memengaruhi perubahan politik besar memberi kaum
radikal, seperti yang mereka lihat, justifikasi tambahan
untuk menjalankan perlawanan dengan kekerasan. Tuntutan
oposisi pada awal 1990-an mengulang tuntutan awal 1980-an:
penerapan syariah, reformasi sistem pemilihan, cabut keadaan
darurat negara yang diterapkan setelah pembunuhan Sadat,
serta diakhirinya penahanan dan penyiksaan massal, serta
penghargaan pada kebebasan politik dan hak asasi manusia.
Pengulangan tuntutan itu hanya menegaskan terbatasnya
kemajuan politik oposisi selama beberapa dekade terakhir.
Seperti dijelaskan Ahmed (1995: 287), keuntungan yang diraih
selama dua masa parlemen pada 1984 dan 1987 menghasilkan,
di satu sisi, hilangnya dukungan untuk Ikhwanul Muslimun,
dan di sisi lain meningkatknya kritik kelompok Jihadi terhadap
194
| Mohammed M. Hafez