Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Pemilihan pada 1995 menunjukkan hasil yang tidak
jauh berbeda, namun dengan sebab yang sama sekali berbeda.
Oposisi, termasuk Ikhwanul muslimun, tidak memboikot
pemilihan kali ini. Namun, sebelum dua ronde pemilihan
itu, negara melakukan serangkaian penahanan terhadap
ratusan wakil dan kader Ikhwanul Muslimun untuk mencegah
mereka melakukan kampanye yang efektif—pada dasarnya
untuk mencegah kandidat mereka ikut dalam pemilihan. 13
Beberapa hari menjelang pemilihan, negara menjatuhkan vonis
penjara tiga sampai lima tahun kepada 54 anggota Ikhwanul
Muslimun (al-Shawkabi, 1995). Sebagai hasilnya, hanya 1
dari 150 kandidat Ikhwanul Muslimun yang dapat masuk ke
Majelis Rakyat, dan dia pun dipecat pada 1996 dengan alasan
menjadi anggota organisasi ilegal.
Tiadanya oposisi sejati dalam majelis nasional pada
1990-an berarti bahwa badan legislatif pada akhirnya tidak
lebih dari sekadar sekretaris legal badan eksekutif, yang
mengesahkan aturan rezim dengan cepat dan tanpa tanya
lagi. Salah satu ilustrasi dari tindakan subversif ini adalah
munculnya undang-undang 100 pada 1993. UU ini mengatur
pemilihan asosiasi profesional yang diharapkan agar mereka
menjadi wakil sah konstituen mereka. Namun, dalam praktik,
hal itu dipandang secara luas sebagai cara untuk mencegah
hegemoni kaum Islamis di dalam asosiasi (al-Shourbaji, 1994).
UU itu mengharuskan sedikitnya 50 persen dari anggota ikut
mencoblos agar hasil pemilihan dapat dianggap sah, sebuah
aturan yang merugikan gerakan Islam, mengingat mereka
Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan |
189