Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
politik di Mesir yang mengadakan pertemuan massal tanpa
mendapatkan izin keamanan seperti diharuskan oleh undangundang,
belum lagi menyebut pengulangan slogan, deklarasi
dan kata-kata yang mencerminkan pelanggaran dan tantangan
terhadap undang-undang. Sementara itu, aparat keamanan—
pada saat itu—tidak dapat mendekati tempat pertemuan
khawatir akan menghadapi kelompok paramiliter Jemaah,
yang diberi tugas mengamankan pertemuan.”
Jamaah bahkan mampu menetapkan “zona bebas”
di beberapa kota di Mesir Hulu dan Kairo Raya (Mubarak,
1995; Bakr, 1996). Di Daitu, kota di wilayah Asyut, Jamaah
mengontrol sekitar 150 masjid, dan di beberapa kampung
mereka bahkan sepenuhnya memegang kendali. Pada 1980-
an, Jamaah mulai memperluas diri ke daerah kumuh dan
wilayah pinggrian Kairo—Ain Shems, al-Zawiyya, al-Hamra,
Imbaba, dan Boulaq al-Dakrour. Di tempat seperti Imbaba,
tempat kalangan Islamis hampir saja mampu membentuk
“Republik Islam,” kalangan Islamis tidak menghadapi represi
apapun. Seperti yang diucapkan aktivis Jamaah di Imbaba,
“Kerja kami adalah menjalankan dan memperluas organisasi
tanpa ada provokasi dan intervensi dari aparat keamanan,
yang memungkinkan kami tumbuh lebih besar. Untuk kurun
yang pendek Jamaah Islamiyah pernah menjadi sebuah
kekuatan yang berpengaruh di Imbaba dan semua orang
memperhitungkannya” (dikutip oleh Mubarak, 1995: 247).
196
| Mohammed M. Hafez