Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
pendekatan ini; lihat Owen, 1992: 50). Sekali lagi, militer
tidak mengatasi kepresidenan, namun ia adalah basis dan
sarana bagi stabilitas rezim. Hanya satu pemimpin tertinggi
yang diperbolehkan, dan jika pemimpin tersebut menemukan
bahwa para pelayan setia mereka membangun popularitas,
kharisma, atau kekuasaan mereka sendiri, mereka dengan
segera diberhentikan, dipindahkan ke posisi yang kurang
penting, atau mengalami “kecelakaan” (lihat Hammoudi,
1997 untuk pembahasan tentang hubungan guru/murid yang
tertanam di dunia Arab).
Lebih jauh, meskipun beberapa negara Timur Tengah,
termasuk Yordania, Maroko, Mesir, dan Turki, menghadapi
berbagai tekanan privatisasi di tengah-tengah pertumbuhan
kapitalisme, mereka mengalami suatu ekspansi horisontal
militer ke wilayah ekonomi nasional. Pada rezim-rezim yang
kekuasaannya bergantung pada militer, bahkan setelah masa
keemasan pada 1960-an dan 1970-an, “para perwira-politisi
terus menggunakan lembaga-lembaga ini untuk menjalankan
beragam fungsi, dengan serentak menjadi komandan militer
dan teknokrat sipil, ideolog, serta produsen komersial...
Hegemoni di dalam negara-negara ini terus ada pada angkatan
bersenjata, sekalipun negara tersebut telah memiliki watak
yang lebih sipil dibanding sebelumnya.” (Kamrava, 2000: 80).
Kekuatan-kekuatan oposisi, apakah itu demokrat,
Islamis, atau kiri, jelas dapat mengejek pretensi ideologis (antiimperialis,
modernis, atau nasionalis) yang diusung militer,
Dunia Gerakan Sosial Islam |
329