Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
profesi dan mahasiswa (Wickham, 1997; Fahmy, 1998).
Dalam masyarakat-masyarakat Muslim, asosiasi-asosiasi ini
sering kali berfungsi sebagai gelanggang-gelanggang politik
alternatif di mana berbagai macam kecenderungan sosial
bersaing untuk mendapatkan kontrol atas posisi dan sumber
daya kelembagaan. Dengan merosotnya ideologi dan gerakan
kiri, khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin, gerakangerakan
Islam berhasil memegang kendali atas beragam
asosiasi dan memanfaatkan mereka untuk mendukung suatu
pesan keagamaan, sambil menyediakan layanan-layanan
bagi badan profesional atau mahasiswa. Para aktivis Islam
tidak menciptakan sumber daya-sumber daya organisasi ini;
sebaliknya, mereka merebut dan mengambil-alih “sumber
daya-sumber daya potensial” untuk tujuan gerakan tersebut
(Kurzman, 1994).
Selain forum-forum organisasi ini, sejumlah kelompok
Islam menanggapi tingkat liberalisasi politik yang terbatas
dengan melakukan mobilisasi melalui partai-partai politik
(Esposito dan Voll, 1996; Robinson, 1997; Akinci, 1999;
Langhor, 2001; Lust-Okar, 2001). Meskipun banyak kalangan
Islamis menolak demokrasi sebagai sesuatu yang tidak
Islami, berbagai gerakan berorientasi reformasi mengambil
keuntungan dari berbagai keterbukaan politik baru. Di
Yordania, misalnya, Islamic Action Front (IAF, Front Aksi
Islam) memperlihatkan kekuatan elektoral dan kemampuan
organisasi yang besar sejak organisasi itu dibentuk pada 1993.
IAF adalah partai yang paling luas diakui di kerajaan itu dan
Pendahuluan |
61