Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
“agen-agen perubahan modernisasi” sebagaimana diharapkan
oleh beberapa ilmuwan sosial. Dalam kenyataannya, para
pemimpin Timur Tengah harus terus-menerus “waspada”
dan mengawasi pasukan militer dan keamanan mereka untuk
menghindari kudeta baru oleh para pembelot.
Pada 1960-an, Richard Bulliet (1999: 191) menulis,
“Sebagian besar Timur Tengah tunduk pada rezim-rezim
otokratis yang semakin senang menggunakan metode
negara-polisi untuk memelihara kekuasaan. Memang, setelah
runtuhnya kekaisaran Soviet pada 1991, Timur Tengah
menjadi wilayah pemerintahan yang paling despotik dan
non-partisipatoris di dunia, entah itu dalam selubung monarki
atau militer.” Bulliet menggunakan istilah neo-Mamluk untuk
menggambarkan rezim-rezim militer Timur Tengah yang
terdapat dalam rezim-rezim sekular atau monarki.
[Istilah neo-Mamluk] menegaskan suatu keberlanjutan penting
dengan masa lalu pra-imperialis. Para mamlukpara perwira
militer profesional terikat satu sama lain oleh ikatan pelatihan dan
persahabatan yang kuat, namun pada dasarnya berjarak dari publik
umum dalam hal pandangan dan jalan kariermerupakan suatu
kekuatan yang tersebar luas dalam pemerintahan Timur Tengah
selama 600 tahun, jika bukan 1000 tahun, sebelum munculnya
Westernisasi pada abad ke-19. Sistem tersebut, dengan beragam
bentuk, selalu menyediakan para tentara ahli, dan ia seringkali
menerima gagasan-gagasan baru yang bersifat teknis yang berasal
dari Barat. Namun, sistem tersebut memiliki kecenderungan kuat
ke arah tirani: pemerintahan dari para perwira, oleh para perwira,
untuk para perwira... Istilah tersebut memberikan penekanan pada
otokrasi dan eksklusi publik pada umumnya dari partisipasi politik
yang dilakukan oleh para perwira tersebut, dan menjadikan isu-isu
Dunia Gerakan Sosial Islam |
327