Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
1990-an, Mubarak memiliki kontrol kuat dan tidak lagi perlu
memelihara sikap akomodatif terhadap para pengecamnya
yang paling terbuka dan efektif sekalipun.
Kedua, sementara pelibatan politik Ikhwanul Muslimun
dimaksudkan untuk menyusutkan pengaruhnya, pada akhir
1980-an Ikhwanul Muslimun menjadi kekuatan oposisi
terbesar dalam parlemen dengan menguasai 36 kursi. Partaipartai
politik lain mulai tergoda untuk beraliansi dengan
Ikhwanul Muslimun, dengan cara mengislamkan wacana serta
program politik mereka. Dalam “Aliansi Islam” yang berdiri
pada 1987 dan menyatukan Ikhwanul Muslimun dengan Partai
Buruh dan Liberal, Ikhwanul Muslimun mampu menentukan
syarat aliansi. Misalnya, ia dapat meminta agar kaum Marxis
dan Nasseris dikeluarkan dari daftar aliansi. Ia juga dapat
memaksa Partai Buruh untuk mengubah program politik
mereka sehingga memasukkan “penerapan Syari’ah” di jajaran
atas daftar tujuan partai (Auda dan Ibrahim, 1995: 310).
Ketiga, legitimasi Ikhwanul Muslimun di parlemen
meluber ke dalam masyarakat sipil (civil socierty) lebih luas.
Ikhwanul Muslimun mulai memperluas pengaruhnya ke
dalam asosiasi-aosiasi profesi, seperti insinyur, pengacara,
dan dokter. Sindikasi ini menjadi wahana ekspresi tujuan
politik dan kritik terhadap “impotensi” rezim dalam kebijakan
domestik maupun internasional. Mereka juga memungkinkan
Ikhwanul Muslimun memobilisasi sumberdaya keuangan
untuk menyokong program sosial dan politik secara domestik
Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan |
191