Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
selama ini mengambil keuntungan dari rendahnya jumlah
pemilih, yang jarang sekali lebih besar dari 10 persen (Fahmy,
1998). Begitu usulan UU itu sampai ke telinga mereka, oposisi
menuntut agar masukannya disertakan dalam perumusan UU.
Namun, pemerintah menolak dengan alasan bahwa UU itu
sedang dibuat. Namun ternyata, pada 15 Februari, undangundang
itu diusulkan ke parlemen dan disahkan dua hari
kemudian. Begitu cepatnya UU kontroversial itu disahkan
legislatif merupakan contoh mencolok kolusi antara eksekutif
dan legislatif melawan oposisi (Qandil, 1995).
Empat faktor dapat membantu menjelaskan pembalikan
liberalisasi politik ini. Pertama, sepanjang 1980-an, Ikhwanul
Muslimun mengambil keuntungan dari platform nasional untuk
meningkatkan tuntutannya mengenai penerapan Syariah dan
secara keras menentang kebijakan rezim berkuasa berkaitan
dengan masalah kemanan nasional, perencanaan ekonomi,
hubungan internasional, penggunaan metode penyiksaan dan
kurangnya ruang demokrasi serta penghormatan hak asasi
di Mesir (Radhi, 1990/1991; al-Tawil, 1992). Dengan menolak
untuk memainkan peran mencolok di parlemen, Ikhwanul
Muslimun menantang legitimasi rezim negara. Selama awal
1980-an, Mubarak ingin mengonsolidasikan legitimasinya
dengan memberi partai oposisi, terutama kalangan Islam,
sebuah peluang untuk mengekspresikan diri melalui saluran
kelembagaan sekaligus memperbaiki citra demokratis
kepresidenan yang rusak oleh kelaliman Sadat dalam dua
tahun terakhir menjelang pembunuhan atas dirinya. Pada awal
190
| Mohammed M. Hafez