Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
kekuasaan monarkisnya, yang mereka kutuk sebagai tidak
Islami (lihat bab 10 oleh Gwenn Okruhlik dalam buku ini). 3
Kita melihat bahwa pada semua gerakan Islamis di
wilayah itu, batas wilayah publik dan privat, negara dan
masyarakat, diperselisihkan. Sebagaimana yang dikemukakan
Seyla Benhabib, “Semua perjuangan melawan penindasan
di dunia modern mulai dengan mendefinisikan kembali apa
yang sebelumnya dianggap isu-isu privat, non-publik, dan
non-politik sebagai masalah-masalah yang bersifat publik,
sebagai isu-isu keadilan, sebagai situs-situs kekuasaan” (1992:
84). 4 Pertikaian menyangkut batas antara yang-publik dan
yang-privat merupakan isu-isu yang diperselisihkan dalam
demokrasi-demokrasi Barat (aborsi, pendidikan, doa di
sekolah), dan itu semua tetap merupakan inti dari berbagai
perdebatan tentang pemerintahan dan kekuasaan di Timur
Tengah. Visi Islamis tentang “kehidupan yang baik” bukan
sekadar menyangkut ‘agama’ atau ‘politik’, namun merupakan
bagian dari suatu pertarungan budaya menyangkut definisi
istilah-istilah itu” (Wuthnow, 1991: 16). Gerakan-gerakan
Islamis telah merancang agenda mereka seputar persoalanpersoalan
fundamental tentang makna hidup dan bagaimana
keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik Islam hendaknya
merasuki kehidupan sehari-hari, hukum, moralitas, ekonomi
dan pemerintahan. Meskipun kelompok-kelompok Islamis
jelas mengincar pemerintah mereka, membuat klaim
menentang rezim, dan mendirikan organisasi-organisasi massa
dan partai politik, mereka umumnya berhasil mengarahkan
Dunia Gerakan Sosial Islam |
335