Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Kemudian, pada Juli 1992, 107 ulama menandatangani
“memorandum nasihat” (muzakharat al-nasihah) dan kemudian
menyerahkannya kepada Raja Fahd. Pada mulanya Fahd
menolak menerima dokumen setebal 46 halaman tersebut.
Petisi itu bahkan lebih berani dan semakin menantang daripada
petisi yang dirumuskan setahun sebelumnya. Nadanya
bersifat terus-terang; tuntutannya spesifik. Para pembuat
petisi menyesalkan “kekacauan total dalam ekonomi dan
masyarakat, merebaknya penyuapan, favoritisme, dan sangat
rapuhnya pengadilan.” Mereka mengkritik semua aspek
kebijakan luar negeri dan domestik, dan menuntut penerapan
hukum Islam yang lebih ketat. Pemerintah tergoncang
karena begitu banyak orang yang semula dikira sebagai
pilar bagi rezim ternyata mendukung tuntutan perubahan
yang demikian menyeluruh. Keluarga penguasa tidak hanya
terganggu oleh isi petisi tersebut, tetapi juga dengan cara petisi
itu memperoleh publisitas. Petisi tersebut disebar ke sekolahsekolah
dan masjid-masjid sebelum raja melihatnya. Karena
petisi itu membatalkan norma privasi dalam diskusi politik,
Majelis Tinggi Ulama mengutuk publikasi dan penyebaran
petisi tersebut.
Ketika pandangan keagamaan dalam memorandum
nasihat itu disampaikan kepada Raja Fahd, secara signifikan
hal itu mengubah perbincangan politik di Arab Saudi. Itu
adalah sebuah aksi kolektif inovatif yang dilakukan secara
serius. Muzakarah al-Nasihah memberi izin kepada masyarakat
untuk berbicara mengenai politik dan agama di Arab Saudi,
Membuat Perbincangan Diizinkan |
579