Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
hanya untuk memberangus mereka namun dengan cara
sedemikian rupa sehingga meyakinkan umat Islam bahwa ada
kemungkinan menerapkan Syariah melalui majelis” (dikutip
dalam Ahmed, 1995: 287).
Dalam sebuah dokumen milik Jihad Islam berjudul
Falsafat al-Muwajaha (Filsafat Konfrontasi), Tariq Zumur
menulis: “Tujuan dari membolehkan kalangan Islamis masuk
ke dalam Majelis Rakyat tidak lebih dari upaya untuk menyeret
sebagian besar orang muda ke sebuah arah tindakan yang di
dalamnya mereka akan tersesat dan tujuan gerakan mereka
akan terbongkar. Kehadiran kalangan Islamis dalam majelis
legislatif memberikan legitimasi terhadap rezim dengan cara
yang tak pernah diimpikannya. Dengan hanya mengarahkan
kalangan Islamis ke kotak suara tercapailah tujuan negara”
(dikutip dalam Mubarak, 1995: 355).
Ketika langkah rezim dalam pelibatan formal Ikhwanul
Muslimun sepanjang 1980-an berbalik menjadi penyingkiran
politik pada 1990-an, Jamaah dan Jihad Islam merasa
memperoleh pembenaran dalam penilaian mereka terhadap
strategi politik negara. Dalam sebuah pernyataan, Jamaah
secara retoris mengatakan, “Apa yang telah dicapai Ikhwanul
Muslimun, dari berdirinya hingga sekarang, untuk tujuan
dan sasaran Islam, harapan dan kebutuhan kaum Muslim,
serta tugas dan tuntutan zaman?” Ia menambahkan, “Betapa
menggelikan bahwa setiap kali Ikhwanul Muslimun tergesa
mengeluarkan pernyataan kecaman moral, kutukan dan
Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan |
193