Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Meski begitu, seperti ditunjukkan Gause, memberi
label pembangkangan itu sebagai gerakan protes Islam dapat
menyesatkan. Tujuan yang disuarakan oleh para pemrotes
hanya kepedulian pada agama secara imajinatif saja. Pada
jantung pembangkangan terdapat sejumlah tuntutan bersifat
sekular: agar penguasa mereka (Amir) memulihkan Majelis
Nasional yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan konstitusi
1973; agar status darurat negara yang ditetapkan pada 1975
dihapuskan dan agar pembatasan keras tentang kebebasan
berekspresi dan berkumpul dicabut; serta agar pemerintah cepat
mengambil langkah nyata untuk mengurangi pengangguran,
yang telah mengambil korban di kalangan anak muda Syiah
secara tidak proporsional meski tidak eksklusif (Fakhro, 1997;
Darwish, 1999).
Singkat kata, lebih bermanfaat untuk melihat perlawanan
itu sebagai contoh kontemporer dari apa yang disebut Edmund
Burke sebagai “gerakan sosial dalam masyarakat Islam.” Cara
memahami peristiwa di Bahrain dari 1994 hingga 1998 seperti
ini menekankan bukan aspek keagamaan dari pembangkangan,
tetapi “struktur politik dan sosial yang memungkinkan
gerakan seperti itu dapat muncul, tanpa memandang idiom
kultural yang dieskpresikan oleh kemarahan mereka” (Burke,
1988: 18-19). Dan pada kenyataannya, meletusnya perlawanan
seringkali dapat dijelaskan melalui empat kecenderungan luas
dalam ekonomi politik negeri itu:
Repertoar Perseteruan |
219