Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
mereka. Itu juga mengonsolidasikan keyakinan kelompok
Jihadi tentang penolakan mereka terhadap kerja parlemen dan
mengondisikan mereka ke arah ketergantungan yang besar
untuk mengandalkan kekerasan.”
“De-liberalisasi sistem politik pada 1990-an penting,
tetapi tidak memadai sebagai penyebab munculnya siklus
kekerasan yang dimulai pada 1992. Watak represi negara,
terutama pada penerapannya yang reaktif dan serampangan,
juga menyumbang pada legitimitas perlawanan dengan
kekerasan dalam gerakan Islam.”
Represi Negara yang Reaktif
Pada akhir 1980-an, ketika gerakan Islam memperoleh
momentum sosial, negara mengadopsi apa yang secara tepat
disebut Hisham Mubarak (1995: 382) sebagai kebijakan “represi
permisif” (al-tasamuh al-qum’ai). Kebijakan ini ditujukan untuk
menangkal militan Islam di kantong-kantong Mesir di wilayah
hulu dengan melonggarkan sejumlah kegiatan organisasi
seraya menindas perilaku yang konfrontatif.
Sepanjang 1980-an, cabang-cabang Jamaah diperbolehkan
mengadakan konferensi dan pertemuan rutin di sekitar masjid
mereka, dan pertemuan itu umumnya secara terbuka sangat
politik dan kritis terhadap negara dan “musuh” Islam. Sepanjang
pertemuan, Jamaah mengerahkan pasukan keamanan sendiri
dan menarik sejumlah besar pendukung. Seperti ditunjukkan
Mubarak (1995: 257): “Jamaah adalah satu-satunya kekuatan
Kekerasan Sebagai Bentuk Perlawanan |
195