Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
maupun internasional (Qandil, 1995, 1996). Pengaruh seperti
itu sangat mengancam rezim berkuasa karena mengubah
Ikhwanul Muslimun menjadi alternatif bagi negara.
Akhirnya, pelibatan Ikhwanul Muslimun tidak
menghasilkan penangkalan menyeluruh terhadap Jemaah.
Strategi negara selama 1980-an adalah mengisolasi militan
dengan memberi Ikhwanul Muslimun akses politik.
Namun, seperti yang kita lihat di bawah, pelibatan formal
Ikhwanul Muslimun saja ke dalam kelembagaan politik tidak
menghilangkan kaum radikal ideologis. Jamaah dan Jihad
Islam tetap mengecam partisipasi dalam perlemen karena
alasan agama. Mereka percaya bahwa demokrasi adalah bidah
karena memungkinkan manusia, bukan “firman Tuhan”,
untuk berkuasa. Namun, meski penolakan mendasar itu,
mereka tidak segan mengeritik Ikhwanul Muslimun untuk
kegagalannya mengusung tujuan Islam melalui partisipasi
kelembagaan. Aboud Zumur, pemimpin Jihad Islam,
mengecam Ikhwanul Muslimun karena kegagalan gerakan
itu memperjuangkan diri menjadi partai politik pada 1980-an
dengan menyebutkan bahwa “Sementara Prancis, Jerman dan
Italia membolehkan terbentuknya partai keagamaan, Mesir
bangga dengan fakta bahwa dia tidak mengizinkan adanya
partai semacam itu” (dikutip dalam Ahmed, 1995: 109).
Lebih signifikan, kaum radikal ideologis menuduh Ikhwanul
Muslimun melegitimasi rezim dan memecah-belah gerakan
Islam. Menurut Aboud Zumur, “Pemerintah melibatkan
secara terbatas kalangan Islamis ke dalam Majelis Rakyat
192
| Mohammed M. Hafez