Aktivisme Islam - Democracy Project

Democracy Project
Pada 1989, Presiden Utara Salih dan Presiden Selatan Ali
Salim al-Baydh merundingkan penyatuan kedua Yaman secara
tertutup. Meskipun para pemimpin Selatan yang lain marah
karena tidak diajak berkonsultasi, gagasan tentang penyatuan
tersebut terbukti populer di kedua negeri, dan negosiasi formal
memunculkan suatu kesepakatan bahwa negara baru tersebut
akan memiliki suatu pemerintahan demokratis representatif.
Hal ini sebagian karena kedua belah pihak melihat demokrasi
sebagai buah kelembagaan akibat persaingan yang telah
berlangsung lama, dan juga karena masing-masing pihak
percaya demokrasi dapat memobilisasi dukungan di teritori
“rumah” pihak lain. Partai Sosialis Yaman (YSP) di Selatan,
misalnya, dengan segera berusaha membentuk basis pemilih
di Utara dengan “menggambarkan dirinya sebagai kumpulan
para pembaharu nasional dengan kecenderungan modernis,
yang menjalankan oposisi penting terhadap kekuasaan
militer di Utara” (Schmitz, 1997: 9-10). Pada saat yang sama,
elite politik Utara berusaha untuk merangkul elemen-elemen
yang lebih konservatif dan tradisional di Selatan yang telah
teraleniasi selama kekuasaan Inggris dan periode kekuasaan
sosialis berikutnya. Dalam hal ini, para pemimpin utama suku
di Utarabanyak di antaranya yang memiliki aliansi formal
dan informal dengan elite politik Utaramerangkul kolegakolega
selatan mereka. Rezim Selatan tampak sangat tidak
diuntungkan dalam kesepakatan penyatuan tersebut, melihat
bahwa ia adalah rumah dari kurang dari seperlima populasi
Partai Islah di Yaman |
467