Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
mua Islam, tidak bisa berbarengan dengan [prinsip] demokrasi. Buat
negeri yang demikian itu, hanyalah dua alternatif, hanya dua hal yang
dipilih: satu diantaranya, persatuan negara-agama, tetapi zonder demokrasi;
atau demokrasi, tetapi negara dipisahkan dari agama! Persatuan
negara-agama, tetapi mendurhakai demokrasi dan main diktator,
atau: setia kepada demokrasi, tetapi melepaskan asas persatuan negara
dan agama! 50
Meskipun demikian, sebagai seorang Muslim, Soekarno menganut
paham hubungan yang bersifat substansialistik atau etis antara
Islam dan negara. Ini dalam pengertian bahwa, lewat perwakilan
dalam demokrasi, kaum Muslim—karena posisi mereka sebagai
kelompok mayoritas—akan mampu menyusun dan menentukan
agenda-agenda negara, yang pada akhirnya akan menghasilkan
rumusan-rumusan kebijakan yang diresapi oleh nilai-nilai Islam.
Karena itu, bagi Soekarno, otentisitas sebuah “negara Islam” tidak
didapatkan pertama-tama dalam penerimaan formal dan atau legal
Islam sebagai dasar ideologis dan konstitusional negara, melainkan
lebih banyak dalam manifestasi individu dan massa dari
“roh” atau “api” Islam dalam kebijakan-kebijakan negara. Untuk
ini, ia menyatakan:
Tidakkah lebih baik, tidakkah lebih laki-laki [jantan], kalau kita berkata:
“Baik kita terima negara dipisah dari agama, tetapi kita akan kobarkan
seluruh rakyat dengan apinya Islam, sehingga semua utusan di
dalam badan perwakilan itu, adalah utusan Islam, dan semua putusanputusan
badan perwakilan itu bersemangat dan berjiwa Islam!” 51
Dalam kutipan lain, ia menyatakan:
50 Soekarno, “Saya Kurang Dinamis”, Dibawah Bendera Revolusi, h. 452.
51 Soekarno, “Saya Kurang Dinamis”, Dibawah Bendera Revolusi, h. 453.
— Bahtiar Effendy