Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima
yang lainnya, yang pada dasarnya terdiri dari partai-partai nasionalis
dan Kristen, digabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia
(PDI). Karena kehadiran Islam sebagai agama bersama para
pemimpin dan aktivisnya, PPP relatif lebih kohesif dibanding
PDI. Meski demikian, terlepas dari itu, PPP mengalami banyak
perpecahan internal (mengindikasikan tidak berlangsungnya fusi
yang menyeluruh), yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja
politisnya.
Terlepas dari proses depolitisasi yang terus dilakukan Orde
Baru (menyusul pemilihan umum 1971, proses itu diperkuat dengan
penerapan konsep massa mengambang di mana aktivitas-aktivitas
partai di tingkat desa dan kecamatan hampir sepenuhnya diberangus),
ditambah dengan dilaksanakannya sistem politik yang pada
dasarnya tidak kompetitif oleh rezim, PPP berhasil memperoleh
lebih banyak suara dalam pemilihan umum 1977 (29,29%, dibandingkan
dengan 27,12% pada 1971). Tetapi perpecahan yang
terus berlangsung dalam tubuh PPP, terutama semasa kepemimpinan
John Naro (selain strategi pemerintah untuk secara intensif
mengkooptasi banyak tokoh dan intelektual Muslim), 182 memperlemah
kekuatan PPP dalam pemilihan umum. Demikianlah,
dalam pemilihan umum 1982 dan 1987, PPP hanya memperoleh
masing-masing 27,78% dan 15,97% suara. 183
182 Lihat, “Pondok-pondok yang Berpaling,” Tempo, 21 Februari 1987, hh. 20-28;
“Pasang Surut Hubungan Islam-Beringin,” Tempo, 21 September 1991, hh. 22-33.
183 Persentase voting ini diambil dari Leo Suryadinata, Military Ascendancy and
Political Culture: A Study of Indonesia’s Golkar, Athens: Monograph Series in international
Studies, Southeast Asia Series, No. 83, 1989, hh. 159-160. Penurunan drastis
perolehan suara PPP pada pemilihan umum 1987 terutama disebabkan penarikan
diri NU (unsur pokok dalam PPP) dari PPP. Mengenai penarikan diri NU dari PPP,
0 — Bahtiar Effendy