Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dan sebaliknya lebih memilih untuk mengeluarkan dekrit presiden
pada Juni 1959, yang mementahkan hasil kerja Majelis Konstituente
yang melelahkan—dan dengan demikian memberlakukan
kembali Pancasila dan UUD 1945, hanya membuktikan bahwa
penyelesaian yang benar-benar dinegosiasikan di antara elite nasional
menyangkut dua isu penting (yakni Pancasila dan UUD
1945) gagal terlaksana. 21
Hal itu tetap demikian selama kurun empat puluh tahun kemudian.
Kekuatan-kekuatan yang memiliki andil dalam kegagalan
elite nasional untuk mencapai kompromi menyangkut isu-isu
yang berkaitan dengan kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan
politik negeri ini menjadi semakin jelas selama tujuh tahun masa
pemerintahan Soekarno dan tiga puluh dua tahun masa pemerintahan
Soeharto. Terutama pada masa pemerintahan Soeharto, posisi
ideologis Pancasila dan UUD 1945 diperkuat dan ditegaskan
kembali. Pancasila dan UUD 1945 dipandang sebagai dua dokumen
paling sakral yang tidak dapat didiskusikan, dipertanyakan
dan ditafsirkan kecuali menurut apa yang didiktekan oleh negara.
Melengkapi situasi ini, Islam politik atau ideologis benar-benar dikekang
dan dijadikan sebagai pihak luar dalam dinamika politik
negeri ini. Selama dua puluh tahun pertama pemerintahan Orde
Baru, Islam politik menjadi target utama politik penyingkiran
(exclusionary politics) oleh negara serta menjadi fokus kecurigaan
ideologis dan politik. Lebih khusus lagi, Islam politik dicurigai
21 Untuk penjelasan yang berguna, lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas
Nasional 1945-1965, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987; Ahmad Syafii Maarif,
“Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in
the Constituent Assembly Debates in Indonesia,” Disertasi Ph.D., The University
of Chicago, 1983.
— Islam dan Negara