Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Seperti ditunjukkan dalam laporan Tempo pada saat selesainya daftar
calon Golkar pada Pemilu 1992,
DPP Golkar harus memperbaiki daftar calonnya atas permintaan dari
Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto. ... Walau sekadar saran atau
permintaan, atau apalah namanya, karena itu datang dari Ketua Dewan
Pembina — menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Golkar memiliki kekuasaan yang amat besar—hal tersebut tentu
menjadi amat perlu diperhatikan Golkar. 114
Ditunjang juga oleh hak prerogatifnya untuk mengangkat anggota
MPR (yang bertugas memilih presiden dan wakil presiden) dalam
jumlah yang cukup besar, aspirasinya untuk kembali menduduki
kursi kepresidenan sebenarnya sangat terjamin. Berdasarkan
alasan-alasan itu, rasanya cukup aman jika disimpulkan bahwa
langkah-langkah akomodatif di atas tampaknya tidak berkaitan
langsung dengan tindakan penyeimbangan yang dilakukan Presiden
Soeharto dalam rangka mengamankan posisinya untuk
memenangkan kursi kepresidenan pada 1993.
Meskipun demikian, secara teoretis amatlah ceroboh jika kedua
faktor di atas diabaikan sama sekali dalam upaya mencari
penjelasan yang memadai mengenai faktor-faktor yang turut menyebabkan
langkah-langkah akomodatif negara terhadap Islam.
Dengan mempertimbangkan analisis di atas, mungkin kedua
faktor itu berperan sebagai faktor “pendorong” (meskipun bukan
berarti penentu) bagi diambilnya langkah-langkah akomodatif tersebut.
Meskipun demikian, dari perspektif yang melandasi studi
ini, saya cenderung melihat langkah-langkah akomodatif itu di
114 Lihat, sekadar contoh, “Pasang Surut Hubungan Islam-Beringin,” Tempo, 21
September 1991, h. 22.
— Islam dan Negara