Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
pendapat ini. Bahkan, bukan saja mereka mendirikan partai-partai
Islam, namun mereka menciptakan institusi-insitusi politik Islam
dalam jumlah yang banyak, yang belum pernah ada sebelumnya dalam
sejarah dunia Muslim. Kehadiran empat puluh dua partai Islam
sungguh merupakan tantangan nyata terhadap pandangan tersebut.
Keprihatian Kuntowijoyo tepat selama diletakkan dalam konteks
situasi sebelum Orde Baru di mana gagasan dan praktik politik Islam
secara umum dipandang bersifat legalistik dan formalistik. Tidak diragukan
bahwa perkembangan intelektualisme dan aktivisme Islam
baru selama tiga dasawarsa terakhir telah menyumbang pada transformasi
para intelektual dan praktisi Muslim dalam jumlah yang besar
sehingga menganut pandangan Islam yang lebih toleran dan inklusif.
Kendati demikian, banyak pihak percaya bahwa sebagian kaum
Muslim masih mengaspirasikan idealisme dan simbolisme politik
tertentu—seperti penggunaan Islam sebagai platform dan identitas
partai. Akan tetapi, keliru jika diasumsikan bahwa ini merupakan
indikasi bahwa para pemikir dan aktivis politik Muslim akan selalu
“menghadapkan Indonesia ke arah Mekkah”. Sudut pandang ini
hanya benar dalam kurun sejarah tertentu, seperti pada era 1950-an
dan awal 1960-an, ketika hubungan antara Islam dan politik tidak
hanya menyumbang pada lahirnya politik aliran, tetapi juga memolarisasi
komunitas Muslim menjadi pengelompokan sosial-keagamaan
santri dan abangan. Dengan demikian, pendapat bahwa menggunakan
Islam sebagai platform dan identitas partai otomatis identik dengan
mempromosikan gagasan Islam sebagai dasar negara memerlukan
sejumlah faktor penjelas lainnya daripada sekadar mengandalkan
penjelasan sejarah yang bersifat stigamtis. 18
18 Lihat, esai-esai yang relevan dalam Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam: Per-
nahkah Islam Berhenti Berpolitik?
0 — Islam dan Negara