Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dalam perspektif yang lebih luas, paparan penjang-lebar di
halaman-halaman sebelumnya, dimaksudkan untuk menjawab
pertanyaan apakah Islam dapat berjalan seiring dengan sistem
politik modern di mana gagasan negara-bangsa adalah salah satu
unsurnya yang penting. Mengingat bahwa Islam adalah sebuah
agama yang multiinterpretatif, sebagaimana sudah ditunjukkan
dalam pengantar buku ini, maka jawaban atas pertanyaan di atas
bisa positif dan bisa juga negatif. Jawaban persisnya tergantung
kepada jenis Islam yang manakah yang diajukan untuk dianalisis.
Demikian juga, masalah hubungan politik antara Islam dan
negara di Indonesia, dalam sejarah panjang hubungan politik
keduanya, tergantung kepada jenis diskursus Islam politik yang
manakah yang sedang berkembang.
Dengan mengurai kembali kiprah Islam politik di negara ini
pada periode revolusi (pertengahan 1940-an), liberal (pertengahan
1950-an) dan Orde Baru (akhir 1960-an), studi ini menunjukkan
bahwa artikulasi-artikulasi Islam yang bercorak formalistik
dan legalistik, khususnya dalam kerangka idealisme dan aktivisme
politiknya, besar perannya dalam menumbuhsuburkan hubungan
yang saling mencurigai antara Islam dan negara. Pada tahun-tahun
itu, aura ideologis Islam politik berada pada tingkat intensitasnya
yang paling tinggi, yang antara lain menuntut dijadikannya
Islam sebagai dasar ideologi negara atau agama resmi negara,
lengkap dengan konsekuensi-konsekuensi sosial-politik yang menyertainya.
Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa legalisme
dan formalisme Islam di Indonesia itu tidak muncul dari ruang
kosong. Untuk sebagian besar, berbagai pemikiran dan aksi itu
didorong oleh perjumpaan-perjumpaan yang sifatnya negatif de-
— Bahtiar Effendy