Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dalam suasana liberal dan demokratis itulah perdebatan tentang
soal Islam sebagai dasar negara mencapai puncaknya. Kegagalan
dalam mencapai kompromi, khususnya terkait dengan posisi
Islam dalam konstruk politik dan ideologis Indonesia, telah melahirkan
stigma sejarah tertentu. Terutama karena stigma itulah
kelahiran empat puluh dua partai politik Islam dipahami dengan
cara sejarah politik Indonesia modern telah berlangsung. Karena
stigma semacam itu pula keberadaan partai-partai politik Islam
akan selalu dikaitkan dengan ide tentang sebuah negara teokratis
dan/atau penyerapan syariah Islam ke dalam sistem hukum negeri
ini. 30
Namun demikian, sudut pandang tersebut tampaknya tidak
menggambarkan secara akurat karakteristik dan agenda partaipartai
politik Islam pada era pasca-Soeharto. Kecenderungan untuk
menggeneralisasikan seluruh partai Islam sebagai pendukung
gagasan tentang Islam sebagai dasar negara jelas menyesatkan.
Partai-partai Islam yang baru dibentuk tidak dapat dipandang
sebagai entitas yang homogen. Monolitisisme jelas bukan konsep
berguna yang dapat diterapkan dalam kasus ini. Hal ini khususnya
demikian mengingat fakta bahwa tidak seluruh partai politik
Islam menggunakan Islam sebagai asas ideologi mereka. Kendati
nuansa dan semangat keislaman jelas ada, bahkan dalam partaipartai
yang mengklaim dirinya berhaluan nasionalis seperti PKB
(dengan anggota NU sebagai konstituen intinya dan jurisprudensi
Islam sebagai landasan platform partai) dan PAN (dengan anggota
Muhammadiyah sebagai satu-satunya pendukung utama partai),
30 Lihat, “The Rising Tide of Indonesian Islam?” Van Zorge Report on Indonesia,
Vol. II, No. 20 - 30 November 2000, h. 4-21.
— Bahtiar Effendy