Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
indikasi yang jelas dan tegas bahwa Islam memiliki kepentingan
yang kuat untuk mengatur masalah-masalah yang terkait dengan
urusan-urusan negara. Di dalam al-Qur’ân, sumber utama ajaranajaran
Islam, mereka tidak melihat adanya doktrin-doktrin yang
secara khusus membahas masalah tersebut. Bahkan, mengingat
pentingnya persoalan itu, adalah mengherankan bahwa istilah
“negara” (dawlah) tidak muncul dalam al-Qur’ân. Lebih jauh, untuk
mendukung keyakinan mereka bahwa persoalan negara Islam
(dawlah Islâmiyah) ternyata merupakan suatu fenomena modern,
hasil perjumpaan antara dunia Muslim dengan kolonialisme Barat,
mereka mengargumentasikan bahwa deklarasi formal mengenai
negara Islam tidak pernah benar-benar ada selama periode Islam
klasik atau Islam abad pertengahan. 7
Karena itu, mereka berpendapat bahwa Islam tidak mewajibkan
para pemeluknya untuk membentuk sebuah negara. Melainkan,
berdasarkan kenyataan bahwa banyak doktrin al-Qur’ân yang
lebih sering membicarakan masalah-masalah kemasyrakatan daripada
masalah-masalah transendental, mereka cenderung meyakini
bahwa Islam lebih menekankan pembentukan sebuah masyarakat
yang baik, yaitu masyarakat yang mencerminkan substansi pesan
7 Menurut Nurcholish, istilah negara Islam (dawlah Islâmiyyah), sebagaimana
diperkenalkan Pakistan, tidak memiliki dasar berpijak dalam sejarah politik Islam.
Sejarah diskursus Islam politik mengenal istilah dawlah ‘Abbâsiyah (dinasti ‘Abbâsiyah)
atau dawlah Umawiyyah (dinasti Umayyah). Pada periode Turki Utsmani, istilah
dawlah digunakan semata-mata untuk pengertian “giliran”, untuk menunjukkan
bahwa umat manusia ditentukan oleh “roda nasib” yang memiliki masa kebangkitan
dan kejatuhan. Di sini, masa kebangkitan merujuk kepada keberhasilan memperoleh
kekuasaan atau wewenang. Gagasan mengontrol kekuasaan atau wewenang
inilah yang kemudian dikenal dengan istilah dawlah. Lihat, “Islam Punya Konsep
Kenegaraan?” Tempo, 29 Desember 1984, h. 17.
— Bahtiar Effendy