Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
melainkan dalam pengertiannya yang lebih praktis). Termasuk
ke dalam kampanye tersebut adalah usaha untuk menyegarkan
kembali keyakinan masyarakat Muslim bahwa mengenakan jilbab
hukumnya wajib bagi wanita Muslim. Yang mengejutkan adalah,
lewat serangkaian ceramah mengenai Nilai-nilai Dasar Islam yang
disajikan di berbagai kelompok kajian keagamaan, upaya tersebut
terutama populer di kalangan perguruan tinggi dan sekolah menengah
atas di lembaga-lembaga pendidikan umum. 61
Dalam bidang politik, meskipun tidak mewakili arus utama
Islam politik, kebangkitan Islam ditandai oleh berbagai aktivisme
yang terpencar-pencar yang tampaknya memperkuat kembali
permusuhan antara Islam dan negara (misalnya kasus Warman,
kasus Imran, dan lainnya). Tumbuhnya rasa permusuhan politik
diperparah oleh tindakan negara, lewat pengasastunggalan Pancasila,
untuk memaksakan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi
bagi organisasi sosial-keagamaan maupun organisasi politik.
Pada gilirannya, hal itu turut memicu meletusnya kekerasan,
seperti peristiwa Tanjung Priok dan insiden-insiden pemboman
yang melibatkan aktivis Muslim. Semua peristiwa itu mendorong
negara untuk bereaksi dengan keras, menuduh pihak-pihak yang
terlibat sebagai pelaku subversi dan menyelidiki secara seksama
seluruh aktivisme Islam, termasuk upacara-upacara keagamaan.
Ringkasnya, cukup dikatakan bahwa pada tahun-tahun itu, aktivisme
Islam masih dipandang mencerminkan ancaman terhadap
konstruk ideologis dan konstitusional negara. Dengan kata lain,
negara masih berada pada tahap kecurigaan yang sangat tinggi
terhadap Islam.
74-84.
61 Lihat, sekadar contoh, “Islam di Kalangan Muda,” Tempo, 13 Mei 1989, hh.
— Islam dan Negara