Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
memaksa rezim untuk membatalkan rencana itu. 186 Karena tidak
mau menentang baik aspek ritual maupun teologis Islam, Presiden
Soeharto—yang juga Muslim—tidak mau mengakui aliran
kepercayaan sebagai agama. Pada 1979, aliran kepercayaan ini kemudian
secara resmi diakui sebagai salah satu unsur kebudayaan
Indonesia. Karena itu, pengawasannya diserahkan kepada Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan kepada Departemen
Agama. 187
Serangan paling akhir terhadap konstruk lama Islam politik, terutama
dalam kerangka simbolisme ideologisnya, berlangsung pada 1983.
Terlepas dari kampanye besar-besaran Orde Baru untuk menyebarkan
Pancasila, 188 pemerintah percaya bahwa kelompok-kelompok sosialkeagamaan
dan politik tertentu masih diragukan komitmennya kepada
ideologi negara. Dalam pandangan Presiden Soeharto, “mereka tidak
meyakini Pancasila seratus persen.” 189 Bahkan, Soeharto mengingatkan
bahwa “ada kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila.” 190 Sudut
pandang ini, dibarengi dengan pandangan bahwa sentimen-sentimen
ideologis yang berbasis agama turut bertanggungjawab atas terjadinya
186 Mengenai reaksi para pemimpin Muslim, lihat Sikap Majelis Ulama dan Pemimpin-pemimpin
Islam Indonesia terhadap Aliran Kepercayaan, tanpa penulis, penerbit
dan tanggal penerbitan.
187 Lihat Nurcholish Madjid, “Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities,”
Cyriac K. Pullapilly (ed.), Islam in the Contemporary World, Notre Dame: Cross
Roads Books, 1980, h. 346.
188 Upaya-upaya ini dilakukan lewat (1) memasukkan Pancasila dalam kurikulum
pendidikan; dan (2) penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila). Lihat Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR 1978, Jakarta: tanpa nama
penerbit, 1978, hh. 112-114 dan 49-58.
189 Lihat Kompas, 8 April 1980.
190 David Jenkins, Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-
1983, Ithaca: Monograph Series, Publication No. 64, Cornell Modern Indonesian
Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1984, h. 158.
— Bahtiar Effendy