Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
agama dan negara. 61 Sebagaimana banyak kaum Muslim lainnya,
Natsir percaya kepada watak holistik Islam. Ia amat mendukung
pernyataan H.A.R. Gibb, yang memang mendapat sambutan
luas di kalangan kaum Muslim, bahwa “Islam itu sesungguhnya
lebih dari satu sistem agama saja, dia itu adalah suatu kebudayaan
yang lengkap.” 62 Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari
praktik-praktik ritual, melainkan juga meliputi prinsip-prinsip
umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu
dan masyarakat. 63
Meskipun demikian, Natsir amat menyadari bahwa al-Qur’ân
dan Sunnah Nabi Muhammad tidak punya “tangan dan kaki”
untuk membuat manusia berjalan sesuai dengan aturan-aturan
Islam. “Seperti buku undang-undang yang lain-lainnya juga,” tulisnya,
“al-Qur’ân pun tak dapat berbuat apa pun dengan sendirinya,
dan peraturan-peraturannya tidak akan berjalan dengan sendirinya....”
64 Sebagai ilustrasi, ia menyatakan, “Islam mewajibkan
supaya orang membayar zakat sebagaimana mestinya. Bagaimana
undang-undang ‘kemasyarakatan’ ini mungkin berlaku dengan beres,
kalau tidak ada pemerintah yang mengawasi berlakunya.” 65
Karena itu, dalam pandangan Natsir, tidak diragukan lagi
bahwa Islam memerlukan alat yang cocok untuk menjamin agar
aturan-aturannya terlaksana. Dan dalam konteks khusus inilah ia
61 Lihat Mohammad Natsir, “Persatuan Agama dengan Negara,” Capita Selecta,
Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hh. 429-495.
62 Lihat Mohammad Natsir, “Islam dan Kebudayaan,” Capita Selecta, h. 15. Untuk
pandangan Gibb, lihat Whither Islam?, h. 12.
63 Lihat artikelnya, “Persatuan Agama dengan Negara,” Capita Selecta, hh. 436-
437.
64 Mohammad Natsir, “Arti Agama dalam Negara,” Capita Selecta, h. 437.
65 Mohammad Natsir, “Arti Agama dalam Negara,” Capita Selecta, h. 441.
— Islam dan Negara