Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Bagaimanakah sebuah topik diskusi, yang secara religius dipersengketakan,
bisa dihindarkan? Atau bagaimanakah sebuah
kesepakatan bersama bisa di-“dekonfessionalisasi” secara bermakna?
Tradisi praktik akomodasionis Belanda memberikan landasan
bagi argumen bahwa tujuan seperti itu hanya dapat dicapai jika
para partisipannya, yang berasal dari berbagai latar belakang agama
yang berbeda, sepakat untuk berinteraksi atas dasar sebuah
kerangka bersama—yakni dengan menggunakan istilah-istilah
dan kosakata-kosakata yang dapat dipahami dan diterima semua
kelompok.
Menyadari luasnya keragaman religius dan kelas (zuilen) di
Belanda, jelas bahwa teori semacam itu mewakili sebuah imbauan
untuk memperlunak jurang-jurang tajam eksklusivitas sosial-keagamaan.
Tak diragukan lagi, ini diupayakan dalam rangka mengelakkan
perbedaan-perbedaan yang dianggap tak terjembatani sepanjang
“pertukaran pandangan antar denominasi” mereka. 9
Terlepas dari kenyataan bahwa para anggota dari berbagai kelompok
sosial-keagamaan yang berbeda itu merelakan diri mereka
untuk berinteraksi dalam cara yang telah di-“dekonfessionalisasi,”
mereka tetap loyal kepada agama mereka. Keyakinan, kata Nieuwenhuijze,
tidak serta-merta berubah dengan perubahan terminologi.
Ini karena kenyataan sederhana bahwa seorang “manusia
tidak mengelupaskan kulitnya ketika, untuk sementara waktu, ia
meminjam satuan konsep yang sebenarnya dibuat untuk kesempatan
yang relatif khusus.” Karena itu, “seorang pengikut Katolik
Roma yang menyampaikan pembicaraan yang telah di-‘dekonfes-
9 C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “The Indonesian State and ‘Decon-fessionalized’
Muslim Concepts,” h. 180.
— Islam dan Negara