Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dalam masyarakat politik Indonesia. 90 Sejak akhir 1970-an, sikap
kritis aliran ini paling jelasnya dapat diidentifikasi lewat perspektif
intelektual beberapa tokohnya yang menonjol, yang cenderung
melihat berbagai kebijakan pembangunan Orde Baru dalam kerangka
aliran kritis dan teori ketergantungan. 91
Meskipun demikian, ini tidak serta-merta mengindikasikan
bahwa mereka secara a priori menentang kebijakan apa pun yang
dikeluarkan negara, apalagi menyatakan bahwa mereka menjauhkan
diri dari birokrasi negara. Bahkan, dalam kenyataannya,
dalam menjalankan agenda-agenda transformatif mereka, mereka
seringkali menjalin kerjasama dengan badan-badan negara dan
pemerintahan yang relevan. 92
Meskipun demikian, mengingat watak negara Orde Baru yang
hegemonik dan selalu menyingkirkan lawan-lawan politiknya, posisi
kritis seperti dinyatakan di atas memancing berbagai pertanyaan
sekitar koherensi strategi gerakan intelektual baru ini (yakni
90 Lihat catatan pengantar oleh Herbert Feith dan Lance Castles untuk edisi Indonesia
karya mereka Indonesian Political Thinking 1945-1965, dalam Herbert Feith dan
Lance Castles (eds.), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Jakarta: LP3ES, 1988,
hh. xvii-xxxvii.
91 Untuk sekadar contoh, lihat M. Dawam Rahardjo, Esei-Esei Ekonomi Politik,
Jakarta: LP3ES, 1983; Adi Sasono dan Sritua Arif, Indonesia: Ketergantungan
dan Keterbelakangan, Jakarta: Lembaga Studi Pembangun-an, 1981 [edisi Inggrisnya
terbit dengan judul Indonesia: Dependence and Underdevelopment, Kuala
Lumpur: Meta, 1981]; Adi Sasono dan Achmad Rofi’ie, People’s Economy, Jakarta:
Southeast Asian Forum for Development Alternatives, 1988.
92 Menurut Adi Sasono, kedekatan politik sejumlah intelektual Muslim dengan
negara bukanlah soal yang perlu diributkan. Dalam kasus ini, ia cenderung melihat
kedekatan politik itu dalam kerangka fungsinya. Sejauh itu mendatangkan manfaat
positif, misalnya pengembangan demokratisasi atau keadilan sosial, sama sekali tidak
ada salahnya mempertahankan hubungan yang erat dengan negara. Wawancara
dengan Adi Sasono di Jakarta, 4 September 1991.
— Bahtiar Effendy