Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Muslim mereka. Dengan begitu, mereka tidak diperbolehkan menawarkan
pelajaran agama Kristen kepada siswa-siswa Muslim. 31
Konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut semacam itulah yang
pada akhirnya mengundang protes dan kritik dari sebagian besar
kelompok-kelompok Kristen. Disuarakan terutama lewat PDI,
mereka menuntut penghapusan klausul yang terakhir. Meskipun
menerima ketentuan dimasukkannya pelajaran agama ke dalam
kurikulum pendidikan, mereka menolak keras ketentuan bahwa
guru agama harus seorang penganut agama yang diajarkan sekaligus
yang dianut oleh siswa. 32 Dengan kata lain, mereka menolak
gagasan bahwa mereka harus memberikan pelajaran agama Islam
kepada siswa-siswa Muslim mereka. 33
Penolakan dan kritik yang terus berlanjut, bahkan sesudah
diberlakukannya undang-undang tersebut, memang tidak menyebabkan
dihapuskannya klausul tersebut, tetapi sangat menghambat
kemungkinan penerapannya. Terbukti, peraturan-peraturan
pemerintah (PP No. 27, 28, 29 dan 30/1990), yang pada kenya-
31 Menurut sebuah laporan, di Jakarta dan sekitarnya (Tangerang dan Bekasi)
saja, sedikitnya ada 360 sekolah Katolik. Dari 125.000 siswanya, 65% beragama
non-Katolik. Tempo, 18 Februari 1989.
32 Lihat, sekadar contoh, Suara Pembaruan, 3 Maret 1989; Kompas, 7 Maret
1989; Suara Pembaruan, 13 Maret 1989.
33 Bahkan orang seperti Djohan Effendi, yang memiliki hubungan luas dan dikenal
dekat dengan kalangan Kristen, menyesalkan dilanggarnya hak siswa-siswa
Muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen untuk mendapatkan pendidikan
agama Islam. Menurutnya, siswa sekolah mana pun harus dihormati haknya untuk
mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dalam
pandangannya, kenyataan bahwa kalangan Kristen tidak bersedia memberikan hak
itu menunjukkan bahwa mereka mulai meninggalkan praktik-praktik lama yang toleran,
sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang Kristen Ethiopia yang suatu kali
pernah menawarkan para imigran Muslim yang awal di negara itu untuk menjalankan
kewajiban keagamaan Islam di gereja-gereja mereka. Wawancara dengan Djohan
Effendi di Jakarta, 26-27 Agustus 1991.
0 — Bahtiar Effendy