Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
yang anti-komunis.” Dilihat dari perspektif ini, bobot Islam kultural
yang lebih besar mempengaruhi rezim untuk menawarkan
sejumlah konsesi kepada kaum Muslim.
Dalam kenyataannya, campuran sosial-politis antara usaha
sengaja negara untuk memberangus sayap politik Islam, untuk
mengindonesiakan Islam, dan ketidakmauannya menentang Islam
atas landasan-landasan spiritual di satu sisi, dan corak Islam kultural
yang secara sosial-psikologis bersifat penetratif di sisi lain,
telah mengakibatkan perubahan-perubahan penting. Pencampuran
ini jelas punya pengaruh—meskipun sejauh mana tingkatnya
masih belum jelas—pada tingkat negara, yakni mendorongnya
untuk meninjau kembali pandangan umumnya mengenai Islam.
Yang lebih penting lagi, hal itu juga telah mendorong negara—
mungkin sebagai keharusan politis—untuk memberi respons yang
lebih simpatik terhadap aspirasi politik masyarakat Muslim. 60 Dan
sejalan dengan itu, demikianlah Emmerson menutup argumentasi
finalnya, ia menyatakan bahwa “jika Islam kultural berkembang
makin pesat dan makin berpengaruh, maka makin benar-benar seriuslah
para peneliti Indonesia untuk memperhatikan pertanyaan ini:
Siapa yang sesungguhnya mengkooptasi siapa?” 61
koMentar teoretis:
MeMBawa Masuk keMBali islaM politik
Untuk menilai signifikansi perspektif-perspektif teoretis yang dikemukakan
di atas, dua pertanyaan pokok harus dikemukakan dan
60 Pandangan sejenis pernah dikemukakan, antara lain, oleh R. William Liddle.
Lihat tulisannya “Indonesia’s Threefold Crisis,” Journal of Democracy, Vol. 3, No. 4,
October 1992, hh. 61-63.
61 Donald K. Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia,” h. 20.
— Bahtiar Effendy