Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
pengembangan organisasi-organisasi tersebut dalam menjalankan
program-program pendidikan dan sosial-keagamaan. 5 Meskipun
demikian, kecenderungan beberapa pemimpin dan aktivis organisasi-organisasi
itu untuk membatasi politik dalam pengertiannya
yang sempit, yaitu secara eksklusif dalam kerangka politik kepartaian,
telah banyak mengakibatkan terabaikannya makna politik
dari kedua organisasi tersebut.
Dengan sudut pandang politik yang terbatas ini, dapat dimengerti
jika praktik-praktik Muhammadiyah dan NU, di luar
batas-batas politik kepartaian, tampak kurang memiliki arti politik.
Baru belakangan ini saja, ketika kedua organisasi terkemuka
itu secara formal mengakhiri peran-peran politik partisan mereka,
6 arti politik dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas
pendidikan dan sosial-keagamaan diberi perhatian yang sungguhsungguh.
7
5 Ini terutama benar sehubungan dengan NU. Dominasinya untuk jangka waktu
yang panjang atas Departemen Agama telah amat membantu menjamurnya sekolahsekolah
agama milik NU. Wawancara dengan Hasyim Latif, seorang pemimpin NU di
Jawa Timur, di Surabaya, 4 April 1988.
6 Sebagaimana sudah kita ketahui, Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik.
Meskipun demikian, organisasi ini pernah menjadi tulang punggung partai politik
Masyumi. Dengan dilarangnya Masyumi pada 1960, dan difusikannya Parmusi (yang
secara luas dipandang sebagai pengganti Masyumi) ke dalam PPP pada 1973, Muhammadiyah
memutuskan untuk memfokuskan kegiatan-kegiatannya pada program-program
sosial-keagamaan. Sebaliknya, NU pernah menjadi partai politik pada 1952, setelah
organisasi itu menyatakan keluar dari Masyumi pada tahun itu. Pada 1984, setelah
mengalami serangkaian pukulan politik, terutama setelah fusinya ke dalam PPP, NU
menyatakan mengundurkan diri dari berafiliasi secara formal dengan PPP.
7 Dewasa ini muncul kecenderungan untuk melihat berbagai aktivitas Muhammadiyah
dalam bidang dakwah dan pendidikan keagamaan, yang memang menjadi
ciri Muhammadiyah, dalam kerangka “politik alokatif”. Untuk paparan lebih rinci
mengenai masalah ini, lihat M. Sirajuddin Syamsuddin, “Religion and Politics in
Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesia’s New Order,” disertasi doktor,
— Bahtiar Effendy