Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Munawir adalah seorang yang muncul agak terlambat. Tidak sebagaimana
rekan-rekannya yang lebih muda, yang mulai mengibarkan
agenda-agenda pembaruan pada 1970-an, gagasan-gagasannya
mengenai reaktualisasi agama hampir sepenuhnya tidak diketahui
sebelum penunjukannya sebagai Menteri Agama. Pengabdiannya
untuk jangka waktu yang panjang di Departemen Luar Negeri
(1950-an hingga 1983) tidak memungkinkannya untuk terlibat
aktif dalam diskursus intelektualisme Islam baru yang awal. Namun
demikian, itu dapat disebut hikmah terselubung. Ketakterlibatannya,
seperti diakuinya sendiri, telah memberinya kesempatan
luas untuk mengamati, dan merenungkan, Islam di Indonesia
secara lebih obyektif. 65
Yang terutama ingin dilakukan Munawir adalah mendorong
rekan-rekannya sesama Muslim untuk melakukan ijtihâd secara
jujur, untuk menjadikan Islam lebih tanggap terhadap berbagai
kebutuhan situasi lokal dan temporal Indonesia. 66 Dalam hal ini,
salah satu di antara topik-topiknya yang sering dibicarakan adalah
prinsip pewarisan dalam Islam. Dalam persoalan ini, al-Qur’ân
memerintahkan agar anak laki-laki mewarisi dua kali lebih banyak
daripada anak perempuan. Dengan mengambil pelajaran antara
sis master mengenai “Indonesia’s Muslim Parties and Their Political Concept” (Partai-partai
Islam di Indonesia dan Konsep Politik Mereka [1959]), minatnya kepada
masalah-masalah keislaman tidak pernah surut. Dalam hal ini, ia adalah seorang
otodidak, sambil sepenuhnya memanfaatkan aksesnya yang mudah kepada berbagai
literatur Islam baik yang klasik maupun kontemporer. Ia mengumpulkan banyak
karya dalam bidang ini ketika ia bertugas sebagai duta besar Republik Indonesia di
Uni Emirat Arab antara 1976-1980. Wawancara dengan Munawir Syadzali di Jakarta,
6 September 1991.
65Wawancara dengan Munawir Syadzali di Jakarta, 6 September 1991.
66Lihat, “Pembaharuan: Aplikasi tanpa Kehilangan Esensi,” Panji Masyarakat,
No. 436, 1 Juli 1984, hh. 12-13.
— Islam dan Negara