Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Sebagian lainnya berpandangan bahwa kelahiran kembali Islam
politik merupakan sebuah fenomena logis. Seperti banyak kelompok
politik lainnya yang terpinggirkan oleh pemerintah Orde Baru, Islam
politik melihat kejatuhan Soeharto sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan
pemikiran politiknya sendiri yang mandiri. Karena watak
negara Indonesia, baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun
Soeharto, pada praktiknya bersikap memusuhi Islam, kaum Muslim
harus menyesuaikan pemikiran dan aksi mereka, dan karena itu mengambil
sikap politik-keagamaan yang lunak. Seperti telah dibahas panjang-lebar
pada bab-bab terdahulu, tampak bahwa selama tiga dekade
terakhir, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru, para pemikir
dan aktivis politik Muslim harus mengembangkan gagasan tentang
Islam politik yang bersifat substansialis dan kurang bersifat simbolis.
Pengunduran diri Soeharto dan implikasi-implikasi yang ditimbulkannya
telah mendorong—atau mungkin mengembalikan hak—banyak
kaum Muslim untuk merumuskan pemikiran dan aksi politik mereka—karena
alasan keagamaaan maupun politik—yang mensyaratkan
penggunaan Islam sebagai simbol, identitas ataupun landasan ideologis
mereka.
Bab ini tidak difokuskan pada soal “politik reformasi”—sebuah
ungkapan yang sering digunakan oleh banyak pengamat
untuk melukiskan perkembangan politik Indonesia pasca-Soeharto,
setidaknya pada bulan-bulan awal setelah kejatuhan Seoharto—secara
umum. Sebaliknya, bab ini lebih membahas secara
spesifik gelombang baru Islam politik yang ditandai terutama
oleh kemunculan banyak partai Islam dan implikasi-implikasi
yang mungkin ditimbulkannya. Perkembangan ini memunculkan
sejumlah pertanyaan: Apa implikasi fenomena ini terhadap perkembangan
Islam politik di masa datang? Ke mana arah politik
0 — Islam dan Negara