Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sekular” di Indonesia mengenai masalah modernisasi. 34 Dalam
pandangannya, tampak jelas bahwa pesan-pesan di balik retorika
modernisasi sebagaimana dikumandangkan para intelektual sekular
di atas pada periode awal rezim Orde Baru adalah memperkecil
peran—untuk tidak mengatakan anti—nilai-nilai keagamaan.
Menurut Nurcholish, beberapa di antara mereka bahkan mengejek
panggilan azan yang menggunakan pengeras suara sebagai
“teror-teror elektronik.” 35 Dalam perdebatan ini, ia menegaskan
bahwa modernisasi bukanlah penerapan sekularisme dan bukan
pula pengagungan nilai-nilai kebudayaan Barat. Melainkan, dalam
pandangannya, “modernisasi adalah rasionalisasi.” 36 Sebagaimana
dicatat Muhammad Kamal Hassan dalam disertasinya, inilah posisi
intelektual yang menjadikan Nurcholish mendapat julukan
“Mohammad Natsir baru.” 37
Istilah “sekularisasi” dimaksudkan sebagai proses yang niscaya
yang akan memungkinkan masyarakat Islam membedakan antara
nilai-nilai transendental dan nilai-nilai temporal. Bagi Nurcholish,
“sekularisasi,” yang dipahami sebagai sebuah proses perkembangan
yang membebaskan, adalah juga conditio sine qua non yang memungkinkan
kaum Muslim—sejalan dengan fungsi mereka sebagai
khalifah Allah di atas bumi (khalîfah Allâh fî al-ardh)—me-
34 Paparan singkat mengenai kelompok intelektual ini dapat ditemukan dalam
R. William Liddle, “Modernizing Indonesian Politics,” R. William Liddle (ed.), Political
Participation in Modern Indonesia, New Haven: Southeast Asia Studies, Yale
University, 1973, hh. 177-206.
35 Wawancara dengan Nurcholish Madjid di Montreal, 3 November 1991.
36 Mengenai masalah bahwa modernisasi adalah rasionalisasi, lihat artikelnya,
Modernisasi Adalah Rasionalisasi Bukan Westernisasi, Bandung: Mimbar Demokrasi,
1968.
37 Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization
in Indonesia, hh. 117.
— Islam dan Negara