Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
bagi Ketua Umum FPI Habib Rizieq, tipologi negara bukanlah
suatu hal yang terlalu penting. Menurutnya, Nabi Muhammad
lebih peduli dengan pembentukan masyarakat Islam daripada negara
Islam. Oleh sebab itu, baginya, sepanjang negara dikelola sesuai
dengan syariah Islam, tidak ada kebutuhan mendesak untuk
mempersoalkan legitimasi keagamaan dari negara semacam itu. 62
Berulang-ulang telah dikatakan bahwa organisasi-organisasi
Islam ini tidak menggunakan cara kekerasan dalam upaya mereka
untuk merealisasikan tujuan mereka. Dengan pengecualian
perlawanan radikal FPI terhadap berlanjutnya praktik perjudian,
pornografi, prostitusi, dan konsumsi minuman keras, serta keterlibatan
Lasykar Jihad di daerah-daerah konflik seperti Ambon, Maluku,
khususnya, secara umum artikulasi gagasan tentang syariah
Islam bersifat damai. 63 Namun, lawan-lawan mereka cenderung
mengidentifikasi seluruh gerakan ini sebagai radikal dan/atau garis
keras, dan sebagai sebuah gerakan yang mungkin untuk menggunakan
cara-cara kekerasan. Efek psikologis dari pengeboman di
Bali yang mengerikan pada Oktober 2002—yang diduga didalangi
oleh Jamaah Islamiyah, yang bekerja dengan mitra lokal dan
diasumsikan memiliki kaitan dengan jaringan Al Qaeda—yang
menewaskan sekitar 180 orang dan melukai hampir 300 orang
tak bersalah, memberi dorongan lebih lanjut bagi pandangan miring
tersebut. 64 Bahkan, lantaran nuansa internasionalnya, terma-
62 Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras
di Indonesia, h. 114.
63 Lihat, tulisan oleh Irfan S. Awwas, ketua pelaksana MMI, “Menegakkan
Syariat Tanpa Teror,” Tempo, 24 November 2002, h. 127.
64 Lihat, laporan khusus mengenai ledakan bom di Bali dalam Tempo, 21-27
Oktober 2002; Gatra, 26 Oktober 2002; Tempo, 18-24 November 2002; Gatra,
23 November 2002.
— Bahtiar Effendy