Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
politik, dan bukan pula kewajiban keagamaan mereka, untuk
mempertanyakan legitimasi negara Indonesia yang secara formal
didasarkan kepada sebuah ideologi yang non-religius—meskupun
itu sama sekali tidak berarti tidak religius, apalagi anti agama.
Selanjutnya, sudut pandang ini mengharuskan ditinjaunya
kembali cita-cita politik yang sudah dicanangkan para politisi
Muslim. Sebagaimana kolega-kolega mereka dari aliran intelektual
yang lain (yakni aliran pembaruan teologis/religius dan aliran
transformasi sosial—yang kedua akan didiskusikan di bawah),
mereka tidak melihat upaya menjadikan Islam sebagai dasar negara
sebagai aspirasi politik yang harus diperjuangkan mati-matian
oleh kaum Muslim. Melainkan, sebagian karena dipengaruhi oleh
pemikiran para tokoh aliran pembaruan teologis/religius, mereka
percaya bahwa yang harus dijamin keamanannya adalah formasi
tatanan sosial-politik negara sedemikian sehingga kaum Muslim
dapat bebas menjalankan keyakinan agama mereka. Dan dalam
pandangan mereka, tujuan ini dapat dicapai, bahkan mungkin dengan
tingkat efektivitas yang lebih besar, di bawah tatanan politis
dan ideologis yang ada sekarang.
Alasan di balik asumsi ini adalah bahwa pendekatan ini tidak
menempatkan Islam dalam posisi yang berhadap-hadapan vis-a-vis
negara. Dan sejalan dengan itu, mereka menyatakan bahwa perjuangan
Islam dalam perpolitikan Indonesia kontemporer tidak
boleh menekankan corak ideologisnya yang formal, khususnya
dalam pengertian bahwa hal itu dipahami, seperti tampak dalam
diskursus Islam politik di masa lalu, sebagai suatu “tuntutan imperatif”.
71
71 Untuk sekadar contoh, lihat H.M.S. Mintaredja, Renungan Pembaharuan Pemikiran
Masyarakat Islam dan Politik di Indonesia. Istilah ideologi sebagai sebuah
— Islam dan Negara