Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dengan demikian, masuk akal untuk menyatakan bahwa sebagian
besar karena situasi-situasi politik semacam itulah maka pemakaian
jilbab oleh siswi-siswi Muslim di lembaga-lembaga pendidikan
menengah selama jam-jam sekolah dilarang. Sejarah tumbuhnya
popularitas jilbab mengkondisikan negara untuk mengaitkan
fenomena keagamaan itu dengan aspek politik kebangkitan
Islam, pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara
tidak ada landasan yang “masuk akal” untuk melarang pemakaian
jilbab di tingkat universitas, karena lembaga-lembaga pendidikan
itu tidak mengatur perihal seragam sekolah, negara menemukan
dasar bagi pelarangannya dalam peraturan mengenai seragam pelajar
di sekolah tingkat menengah, khususnya yang berada di bawah
pengelolaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Permusuhan yang mendalam tersebut tampaknya tidak berlangsung
abadi. Dengan meningkatnya perkembangan intelektualisme
Islam baru, seiring dengan diterimanya asas tunggal Pancasila oleh
komunitas Muslim, paham yang memandang bahwa Islam mencerminkan
ancaman terhadap negara mulai menguap pada akhir 1980an
atau awal 1990-an. Sejalan dengan itu, masalah jilbab serta banyak
masalah Islam lainnya tidak lagi mengandung bobot yang secara
politis mengancam. 62 Dan sebagian besar karena perubahan situasi
tersebut, negara mengubah kebijakannya mengenai jilbab—sebuah
keputusan yang memuaskan banyak kaum Muslim.
62 Selain dari apa yang sudah dikemukakan di atas, analisis bahwa masalah jilbab
mengandung ancaman politis juga didasarkan kepada kenyataan bahwa, ketika
kebijakan lama ingin diganti, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
antara lain mengkonsultasikan masalah ini kepada badan inteligen negara (Bakin).
Lihat, “Resmi Berlaku, Penggunaan Seragam Khas di Sekolah,” Kompas, 17 Februari
1991.
— Bahtiar Effendy