Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
yang berpusat pada negara, keberadaan kelas menengah yang otonom
atau masyarakat sipil yang kuat mewakili faktor penting bagi
berkembangnya suatu sistem politik yang demokratis. 102
Nada politis ini diakui M. Dawam Rahardjo. 103 Ketika
mengamati kiprah Islam politik pada 1950-an, khususnya yang
dikembangkan Masyumi, ia mengajukan penilaian menarik bahwa
Islam politik tidak punya basis kekuasaan yang kokoh. Pemahamannya
terhadap kehidupan sosial-ekonomi umat, terutama
pada tingkat akar rumput, menyampaikannya pada kesimpulan
bahwa basis sosial “kelompok Islam” pada umumnya amat lemah.
Terutama karena tidak adanya basis sosial yang kokoh
dan asli, mereka gagal menyediakan dukungan yang niscaya
bagi berkembangnya (1) tradisi pemerintahan yang kuat; dan (2)
artikulasi gagasan-gagasan dan praktik-praktik politik yang lebih
rasional—yakni yang kurang ideologis. 104
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, bersama Sudjoko
Prasodjo dan kolega-koleganya yang lain seperti Tawang Alun,
pada pertengahan 1970-an Dawam menyelenggarakan beberapa
kegiatan yang berkaitan dengan program-program pengembangan
yang didesain untuk melahirkan industri-industri kecil dan me-
102 Untuk kasus Indonesia, sketsa ringkas mengenai masalah ini juga sudah diangkat
antara lain oleh Herbert Feith. Lihat artikelnya, “Democratization and the
Indonesian Intellectlials: Some Perspective,” draft makalah yang disampaikan pada
konferensi “State and Civil Society Contemporary Indonesia”, Monash University,
November 1988.
103 Wawancara dengan M. Dawam Rahardjo di Jakarta, 20 Agustus 1991. Lihat
juga artikelnya, “Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru,” h. 9.
104 Sudut pandang ini kuat dikemukakan Dawam dalam artikelnya “Umat Islam
dan Pembaharuan Teologi,” Bosco Carvallo dan Dasrizal (eds.), Aspirasi Umat Islam
Indonesia, hh. 117-132.
0 — Bahtiar Effendy