Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
substansialisme politik Islam tidak dapat dikatakan telah berjalan
lengkap dan sempurna. Namun, fakta bahwa partai-partai Islam
sama sekali tidak homogen adalah bukti bahwa kemunculan mereka
tidak seharusnya dan tidak dapat dilihat secara monolitik. 35
partai-partai islaM dan peMilu:
Mitos kekuatan politik islaM
Pada Juni 1999, ketika masa kepresidenan Habibie, Indonesia mengadakan
pemilihan umum (pemilu) demokratis kedua. Pemilu
demokratis pertama diselenggarakan pada 1955 pada masa pemerintahan
di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Dari segi pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, negeri
ini baru mengalami dua kali pemilu. Namun demikian, sejak
1971 hingga 1997, rezim Orde Baru telah melaksanakan enam
kali pemilu secara berkala—setiap lima tahun sekali. Perbedaan
utama antara rangkaian pemilu tersebut dan dua pemilu yang
disebut terdahulu ialah pemilu selama masa Orde Baru dilaksanakan
dalam suasana yang tidak kompetitif di mana intimidasi,
tekanan, penipuan dan kecurangan menjadi bagian integral dari
pesta politik tersebut. Dalam situasi seperti ini, partai Golkar
yang berkuasa selalu tampil sebagai pemenang, dan menjadi satusatunya
kekuatan politik yang dominan. 36
35 Lihat, Bahtiar Effendy, “Antara Substansialisme dan Formalisme,” Panji Masyarakat,
No. 40, Edisi Khusus, 2000.
36 Lihat, Oey Hong Lee, Indonesia After the 1971 Elections, London & Kuala
Lumpur: Oxford University Press, 1974; Afan Gaffar, The Javanese Voters: A Case
Study of Election Under a Hegemonic Party System, Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1992; Leo Suryadinata, Elections and Politics in Indonesia, Singapura:
Institute of Southeast Asia Studies, 2002.
— Bahtiar Effendy