Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
pada saat yang sama, asumsi mengenai corak organik hubungan
Islam dan politik (atau negara) dan identifikasi Islam politik
dengan partai-partai politik Islam, harus tegas ditolak. Dalam perspektif
baru seperti ditunjukkan di atas, gagasan mengenai masyarakat
politik tidak ditentukan oleh landasan keagamaan, melainkan
oleh landasan politik. Karena itu, pada tahap-tahap tertentu
dalam kehidupan partai-partai politik Islam, berbagai perbedaan
antara NU yang “tradisionalis” dan Masyumi yang “modernis”
lebih dilandasi oleh faktor-faktor politik, bukan agama. Ini terutama
benar sehubungan dengan kemampuan partai Islam yang
pertama untuk melakukan kompromi, yang sulit dilakukan partai
Islam yang kedua di atas. Hanya dengan cara demikianlah sebuah
teori dapat menjelaskan fenomena politik Islam di Indonesia dalam
kerangka-kerangka politik.
Kalau demikian, bagaimanakah Islam politik kontemporer di
Indonesia, khususnya hubungannya dengan negara, harus dijelaskan?
Islam politik kontemporer di Indonesia kini tengah berusaha,
meskipun masih pada tahapnya yang awal, untuk menegaskan
diri kembali secara lebih substantif dalam diskursus politik nasional.
Inilah tugas berat yang kini tengah dipikul para pemikir dan
aktivis Muslim generasi baru. 72 Dalam kasus ini, Islam tidak sertamerta
harus melepaskan diri dari aspirasi-aspirasi politiknya, atau
menggantinya dengan pendekatan kultural. Sementara memang
terdapat usaha keras untuk menekankan kembali dimensi kultural
72 Untuk paparan yang lebih lengkap mengenai idealisme dan aktivisme sosialkeagamaan
serta politis mereka, lihat M. Rusli Karim, Dinamika Islam di Indonesia:
Suatu Tinjauan Sosial Politik, Yogyakarta: PT Hanindita, 1985; Fachry Ali dan Bahtiar
Effendy, Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde
Baru, Bandung: Mizan, 1986; dan Howard M. Federspiel, Muslim Intellectuals and
National Development, New York: Nova Science Publishers Inc., 1991.
— Bahtiar Effendy