Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Pertama, dalam pandangan mereka, tidak ada bukti yang tegas
bahwa al-Qur’ân dan Sunnah memerintahkan kaum Muslim untuk
mendirikan negara Islam. Menurut pengamatan mereka, eksperimentasi
politik Nabi Muhammad tidak mengandung pernyataan
sebuah negara Islam. Karenanya, mereka menolak agenda politik
para pemimpin dan aktivis politik Islam yang lebih awal, yang
menuntut pembentukan sebuah negara Islam atau negara yang
berdasarkan ideologi Islam. 19
Kedua, mereka mengakui bahwa Islam memberi seperangkat
prinsip sosial-politik. Meskipun demikian, mereka memandang
bahwa Islam bukanlah ideologi. Karenanya, dalam pandangan
mereka, ideologi Islam itu tidak ada. 20 Bahkan, menurut beberapa
dari mereka, ideologisasi Islam dapat dianggap sebagai reduksionisme
Islam. 21
Ketiga, karena Islam dipahami sebagai agama yang kekal dan
universal, maka pemahaman kaum Muslim terhadapnya tidak boleh
dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya, khususnya
yang dibangun berdasarkan waktu dan ruang tertentu. Melainkan,
pemahaman itu harus didasarkan kepada penafsiran yang
menyeluruh dan cermat, yang menerapkan petunjuk tekstual dan
doktrinalnya ke dalam situasi dan konteks kontemporernya. Sudut
pandang ini, pada gilirannya, paling tidak menurut Ahmad
19 Wawancara dengan Djohan Effendi di Jakarta, 26-27 Agustus 1991. Lihat
juga Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, hh. 149
dan 155.
20 M. Dawam Rahardjo, “Tujuan Perjuangan Politik Ummat Islam di Indonesia.”
21 Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, hh. 146
dan 150.
— Islam dan Negara