Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
reka tidak menghalangi keputusan MPR untuk kembali ke rumusan
awal Pasal 29 UUD 1945—yang menyatakan bahwa negara
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 34 Fakta bahwa proses
amandemen UUD 1945 itu jauh dari mengalami kebuntuan,
khususnya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan hubungan
antara Islam dan negara, merupakan suatu indikasi bahwa stigma
sejarah tentang perdebatan ideologis yang terjadi pada pertengahan
1940-an dan akhir 1950-an tidak lagi dapat digunakan
sebagai titik acuan dalam menganalisis partai-partai Islam yang
ada di Indonesia pada era pasca-Soeharto.
Sejauh berkaitan dengan ide tentang menempatkan Islam dalam
posisi yang tepat di dalam negara, penting pula dicatat bahwa
berbeda dengan perjuangan mereka pada pertengahan 1940an
dan 1950-an, partai-partai Islam yang ada saat ini tidak mencita-citakan
Islam sebagai dasar negara. Berbeda dengan masa
sebelumnya, tidak ada partai Islam yang secara terbuka pernah
mengusulkan ide tentang Islam sebagai dasar negara. Paling jauh,
seperti telah dikemukakan sebelumnya, aspirasi mereka telah berkurang
atau dimodifikasi hingga menjadi sesuatu yang mirip dengan
menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Ditambah dengan
fakta bahwa proses amandemen konstitusi tidak berakhir dengan
kebuntuan, tidak keliru jika dikatakan bahwa situasi politik-keagamaan
jelas telah berubah. Dengan mempertimbangkan hal itu, tidak
ada alasan kuat untuk melihat kelahiran kembali partai-partai
politik Islam dari sudut pandang masa lalu. Mengingat apa yang
telah berkembang selama lima puluh tahun terakhir atau lebih,
transformasi dari legalisme dan formalisme politik Islam menuju
34 Wawancara dengan Hajriyanto Y. Thohari in Jakarta, 28 Agustus 2002.
— Islam dan Negara