Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
oleh komposisi para kandidat partainya untuk pemilihan umum
1971, yang terdiri dari sejumlah besar pemegang gelar pendidikan
tinggi (misalnya lulusan fakultas teknik, hukum dan ekonomi),
Sulastomo bahkan menegaskan bahwa Parmusi sudah cukup memadai
sebagai “mitra bagi Golkar yang memimpin badan-badan
teknokrasi.” 87
Meskipun pandangan-pandangan seperti yang dikemukakan
Mintaredja dan Sulastomo tidak pernah menjadi perspektif dominan
di kalangan masyarakat Muslim yang lebih luas di Indonesia,
beberapa kalangan lain juga memperlihatkan kepedulian yang
sama, khususnya dalam hal keharusan menjembatani jurang ideologis
dan politis antara Islam dan negara dengan cara bergabung
dengan badan-badan birokrasi negara. Pada tahun-tahun pertama
pemerintahan Orde Baru, langkah strategis ini ditempuh sejumlah
mantan aktivis HMI dan Parmusi, termasuk antara lain Sularso,
Bintoro Tjokroaminoto, Barli Halim, Bustanil Arifin, Madjid Ibrahim,
Norman Razak, Zainul Yasni, Omar Tusin, Sya’dillah Mursid,
Mar’ie Muhammad, dan Hariry Hadi. Orang-orang ini menempuh
karir mereka di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
dan badan-badan ekonomi dan pembangunan lain yang terkait.
Yang lebih penting dari itu, beberapa di antara mereka berada di bawah
patronase profesional Widjojo Nitisastro—kaisar kebijakan ekonomi
Orde Baru yang berorientasi pasar. 88
87 Dalam kasus ini, persentase kandidat pemegang gelar dari Parmusi hanya berada
di urutan kedua setelah Golkar. Dari 327 kandidat-kandidatnya, 112 orang
(34%) adalah pemegang gelar dalam berbagai bidang keahlian. Sementara itu, dari
538 kandidat Golkar, 212 orang (39%) punya gelar tingkat universitas. Lihat Kenneth
E. Ward, The 1971 Election in lndonesia: An East Java Case Study, h. 128.
88 Menurut M. Dawam Rahardjo, mereka adalah lapis kedua setelah generasi
pertama tim ekonomi Widjojo yang mencakup Ali Wardhana, Subroto, Emil Salim,
— Islam dan Negara