Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dalam konsepsi itu, Islam dalam bidang politik tidak lagi didasarkan
kepada kitab suci yang difokuskan kepada simbolisme ideologisnya.
Sebaliknya, sejalan dengan makin meningkatnya ekspose
kalangan muda Muslim—khususnya mereka yang mempunyai
semacam ikatan emosional atau ikatan kultural dengan gerakangerakan
politik Islam Indonesia terdahulu— terhadap pendidikan
tinggi modern dan perkembangan ekonomi, ekspresi Islam politik
tampil dalam bentuk yang kurang simbolis atau ideologis. Dalam
model itu, nilai-nilai substantif Islam politik—yang sebelumnya diidentifikasi
sebagai keadilan, musyawarah dan egalitarianisme—berperan
sebagai orientasi utamanya. 33
Mendefinisikan keMBali Cita-Cita
sosial-politik islaM
Dilihat dari perspektif keagamaan yang lebih luas, sesungguhnya
tidak ada perbedaan besar antara aspirasi para pemimpin Islam
politik yang awal dan generasi pemikir dan aktivis Islam politik yang
baru tumbuh ini. Bila dibandingkan dengan situasi kaum Calvinis,
yang jalannya menuju kapitalisme ekonomi dimotivasi oleh prinsip
beruf (panggilan keagamaan), 34 sebagian besar kiprah politik
kedua generasi Muslim yang berbeda ini didorong oleh ajaranajaran
Islam yang sama, misalnya paham ya’murûn-a bî al-ma‘rûf
33 Lihat, sekadar contoh, Nurcholish Madjid, “Suatu Tatapan Islam terhadap
Masa Depan Politik Indonesia,” Prisma, edisi ekstra, 1984, hh. 10-22; “Jilid Dua
Orde Baru: Islam Hanya Soal Nilai,” Panji Masyarakat, No. 537, 1988, hh. 26-31.
Lihat juga dialognya dalam “Pemahaman yang Lebih Substantif dan Budaya Politik
Partisipasi,” Prisma, No. 5, XVII, 1988, hh. 64-82.
34 Lihat Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, translated
by Talcott Parsons, London: George Allen and Unwin Ltd., 1985.
— Bahtiar Effendy