Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
wa akibat-akibat religio-politis lebih jauh. Perkembangan ini memunculkan
hambatan terhadap Islam sebagai sebuah entitas keagamaan
yang tunggal.
Salah satu implikasi paling jelas dari pengelompokan-pengelompokan
itu adalah bahwa mereka turut mengakibatkan terjadinya
kontraksi dalam konsep umat Islam. Dalam hal ini, karena
perbedaan-perbedaan ideologis-politis yang tajam antara para
politisi Muslim dan para politisi nasionalis, pengakuan terhadap
keislaman seseorang tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kenyataan
bahwa ia adalah seorang Muslim. Akan tetapi, hal itu
ditentukan dan diukur menurut keterlibatan orang itu dalam organisasi-organisasi
sosial-politik Islam dan komitmennya kepada
cita-cita politik tertentu yang dipandang Islami.
Berdasarkan alasan-alasan itu, orang Islam yang tidak sejalan
dengan tujuan-tujuan politik partai-partai Islam biasanya digambarkan
sebagai orang yang sekular atau munafik. Lebih dari itu,
karena keterlibatan politis mereka dalam “kelompok-kelompok
non-Islam” (PNI, PSI, dan seterusnya), mereka juga dinilai tidak
mewakili aspirasi-aspirasi politik Islam. Secara ringkas dapat
dikatakan di sini bahwa representasi Islam (atau visi Islam politik)
diserahkan sepenuhnya kepada partai-partai politik Islam.
Ini menjadikan Islam politik, biasanya juga dengan agama Islam
sebagai perluasannya yang niscaya, sebuah konsep dan klaim komunalistik.
3
3 Beberapa pendukung intelektualisme Islam baru kembali mengangkat sentimen
ini sebagai arogansi keagamaan santri. Untuk ini, Munawir Syadzali menyatakan: “Mereka
mengira dirinya betul-betul Islam. Dengan keangkuhan itu mereka menyangsikan
komitmen orang lain terhadap Islam, kemudian berjuang eksklusif santri...
Mari kita jujur. Contohnya, nama tokoh pendukung RUUPA bukan Rahmat atau
Munawir, tapi Sugiono, dan ada Temon. Komitmen Islam mereka tidak kalah de-
— Islam dan Negara