Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dengan demikian, relaksasi dan liberalisasi politik akibat mundurnya
Soeharto secara tiba-tiba dari tampuk kekuasaan merupakan
faktor utama yang mendorong munculnya kekuatan-kekuatan
politik beserta artikulasi kepentingan mereka masing-masing.
Hampir tanpa adanya hambatan sosial-budaya, politik dan ideologis,
kekuatan-kekuatan politik itu berjalan atas dasar tindakan dan
tekad mereka sendiri. 27 Karena itu, kemunculan kembali Islam
politik dan dijadikannya Islam sebagai ideologi, simbol dan platform
partai hanya merupakan fenomena alamiah belaka. 28 Seperti
dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, “Kita telah kehilangan kebebasan
kita selama lebih dari tiga puluh tahun. Secara tiba-tiba,
kebebasan kembali ke tangan kita, yang tentu saja membuat kita
gembira. Dari sudut pandang ini, pendirian partai-partai dalam
jumlah yang besar hanyalah fenomena alamiah semata. Situasi ini
seperti anak-anak yang baru saja memperoleh mainan baru.” 29
Fakta bahwa perkembangan semacam itu menimbulkan keprihatinan
dan kekhawatiran—bukan hanya dari kelompok-kelompok
non-Muslim, tetapi juga dari banyak kalangan Muslim—juga
dapat dimengerti. Seperti pada masa lalu (era 1950-an), demokrasi
memberi banyak peluang bagi kaum Muslim untuk menghimpun
dan mengartikulasikan kepentingan mereka. Ironisnya,
27 Wawancara dengan mantan Presiden B.J. Habibie di kediamannya di Kakerbeck,
Jerman, 2-4 Juli 2002. Ketika ia ditanya tentang pandangannya mengenai
munculnya banyak partai politik, ia mengatakan bahwa itu adalah bagian dari
pengalaman demokrasi Indonesia. Untuk penjelasan lengkap mengenai masa pemerintahan
Habibie, lihat Bilveer Singh, Habibie and the Democratisation of Indonesia,
Sydney: Book House, 2001.
28 Lihat, Bahtiar Effendy, “(Re)politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?”
dalam Bahtiar Effendy, (Re)politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik,
h. 195-199.
29 Lihat, Republika, 7 Juni 1998.
— Islam dan Negara